JAKARTA,quickq苹果手机版 DISWAY.ID--Ketua Satgas PMI DPP PKB Nihayatul Wafiroh minta kepada pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 

Menurut perempuan yang akrab disapa Ninik, harus ada jaminan PMI secara konkret di Arab Saudi. 

BACA JUGA:Optimalkan Devisa Ekspor dan Perkuat Stabilitas Ekonomi, BRI Dukung Regulasi Baru DHE SDA

BACA JUGA:Teken Aturan DHE, Prabowo Wajibkan Penempatan Devisa 100 Persen ke Bank Nasional

Ia menjelaskan sejarah oratorium PMI ke Arab Saudi dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimpa pekerja migran asal Indonesia.

"Kami di PKB meminta pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium PMI ke Arab. Dulu kita ingat betul moratorium itu dilakukan ya karena PMI kita banyak yang tidak terlindungi, kasus demi kasus menerpa mereka. Lha sekarang malah mau dibuka padahal solusinya belum jelas," jelas Ninik dikutip Sabtu, 22 Maret 2025.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendorong adanya perbaikan yang komprehensif sebelum membuka kembali penempatan PMI pada pemberi kerja perseorangan di Arab Saudi.

BACA JUGA:Kadin Respon Positif Kebijakan Pemerintah Menahan Devisa Hasil Ekspor, Tapi dengan Catatan...

BACA JUGA:Devisa Hasil Ekspor Resmi Naik, Prabowo: Itu Wajar dan Logis

Ninik menjelaskan bahwa penempatan PMI harus teta memprioritaskan aspek-aspek perlindungan dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

"Tentu perlindungan PMI itu yang utama. Bagaimana manajemennya di sana, apakah benar-benar sudah siap menerima PMI kita, bagaimana jika nanti ada persoalan, penyelesaiannya bagaimana, itu harus dipastikan dulu," ungkapnya.

Tak lupa, Ninik mengingatkan saat ini masih ada banyak kasus yang menimpa pekerja imigran asal Indonesia di Arab. Ada yang berupa perbudakan, kekerasan seksual, hingga ancaman hukuman mati.

"Masalah-masalah PMI kita sekarang ini masih banyak. Perbudakan masih ada, kekerasan seksual dan fisik masih terjadi, ada juga yang terancam hukuman mati. Padahal sekarang moratorium lho, saya nggak kebayang kalau moretorium dibuka sebelum clear dulu perlindungannya," ungkapnya.

"Jadi jangan hanya karena PMI bisa menyumbang devisa besar terus ujug-ujug mau buka moratorium. Atau jangan juga hanya karena iming-iming lowongan kerja yang banyak di sana lantas kita terlena. Ingat ya, devisa itu nggak sebanding dengan nyawa dan keselamatan PMI," tuturnya.

• 1
• 2
• »